RAPAT KERJA DAN DENGAR PENDAPAT TERKAIT DENGAN TAMBANG EMAS DIKECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH

Kategori : Pemerintahan Selasa, 17 September 2019

Kamis, 12 September 2019 Sesuai dengan tuntutan masyarakat dan aliansi mahasiswa Kabupaten Aceh Tengah terkait tentang rencana eksploitasi tambang. Tindak lanjut atas hal tersebut DPRK Aceh Tengah Memanggil PT. LMR (Linge Mineral Resources), tokoh masyarakat kampung Lumut beserta Aparatur Kampung Lumut yang didampingi Camat Linge. Selain itu untuk menciptakan diskusi yang berimbang turut hadir juga Aktivis Pemerhati Tambang, Sekretaris Daerah Karimansyah, SE.MM, Kabag Perekonomian Setda KAB Aceh Tengah, dan beberapa jajaran SKPK lainnya.

Rapat kerja tersebut di pimpin oleh Ketua DPRK Sementara Samsuddin, S.Ag. M.Pd di dampingi oleh Sekretaris DPRK Aceh Tengah Drs. Windi Darsa, MM.
Dalam membuka rapat kerja tersebut Ketua Sementara DPRK Aceh Tengah berharap mendapatkan solusi terbaik dari kegiatan tersebut dari permasalahan yang saat ini tengah berkembang di tengah masyarakat dan beliau juga berharap agar acara tersebut berjalan dengan tertib serta menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua pihak.


“Tentunya kita berharap pertemuan pada hari ini akan mendapat solusi yang terbaik dari permasalahan yang selama ini berkembang ditengah-tengah Masyarakat dan kami berharap agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan tertib sehingga apapun keputusan yang kita sepakati pada hari ini merupakan keputusan yang terbaik bagi semua pihak”


Dikesempatan yang sama Sekda Aceh Tengah menyampaikan bahwa tahapan yang dilalui kegiatan PT. LMR telah memakan waktu bertahun-tahun, dan terkait dengan kewenangan Kabupaten sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti menerbitkan rekomendasi, kemudian selanjutnya kewenangan ada pada pemerintah pusat, kemudian untuk penjelasan secara teknis lebih rinci Sekda Aceh Tengah meminta untuk di jelaskan oleh Kabag Perekonomian dan menambahkan bahwa dalam prosesnya tidak ada yang cacat dari aspek hukum.


“Secara tekhnis nanti akan ada penjelasan dari Kabag. Perekonomian, dan ini masih dalam proses yang panjang, melalui AMDAL dan seterusnya. Apa yang menjadi aspirasi rakyat akan menjadi proses pada pertimbangannya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada proses yang cacat dari aspek hukum”.
Kabag Perekonomian menjelaskan bahwa proses yang dilalui PT. LMR sejak tahun 2007 melalui Dinas Pertambangan UMKM waktu itu, dan pada tahun 2009 penyesuaian izin dilakukan oleh PT. LMR untuk melakukan penelitian, walaupun sebenarnya beberapa perusahaan juga ikut mendaftarkan izin dan melakukan aktivitas yang sama namun ditengah perjalanan hanya PT. LMR yang melanjutkan sampai dengan hari ini.


“Pada Pemerintahan sebelumnya, pada Dinas Pertambangan UKM, ada satu bidang yang menangani pertambangan, kami Kepala Bidangnya pada saat itu. Sebenarnya proses sudah di mulai sejak tahun 2007. Pada proses ini Pemerintah Daerah hanya menerbitkan izin prinsip, bukan menerbitkan kontrak karya. Tahun 2009 Pemda menyesuaikan izin PT. Linge Mineral Resources menjadi izin penelitian pertambangan. Dengan berlakunya UU no 23 Tahun 2014, wewenang pertambangan berada pada Pemerintah pusat. Selanjutnya Pemerintah Daerah menyerahkan izin PT. LMR kepada Pemerintah Pusat. Pemda sejauh ini On Track ( berada dalam jalur hukum yang benar) baik secara administratif maupun tekhnis.

 

Pada kesempatan yang sama Ketua Sementara DPRK Aceh Tengah juga meminta penjelasan kepada Kuasa Direktur PT. LMR.
Kuasa Direktur PT. LMR Menjelaskan “Saat ini PT. LMR masih pada proses tahap studi kelayakan dan dokumen AMDAL. Studi kelayakan di akhir tahun di upayakan didapat dari Kementerian ESDM. Hal itu diKarena adanya saham asing (Kanada), dan saat ini PT. LMR sedang dalam tahap akuisisi dan telah membayarkan sejumlah dana yang menjadi harga saham asing tersebut, hal ini hanya menunggu waktu dan proses administrasi untuk menjadikan PT. LMR menjadi Perusahaan Nasional, karena hal-hal yang menyangkut dengan Pajak, Hutang dan lain-lain secara keseluruhan telah menjadi tanggungjawab PT. LMR. Lebih lanjut Kuasa Dir. PT. LMR menjelaskan, 9000 H lahan yang di AMDAL yang merupakan wilayah yang terkena dampak, sedangkan untuk operasi pertambangannya kurang lebih 100H.
Kemudian sebagai perwakilan masyarakat yang terkena dampak langsung tambang PT. LMR yang di wakili oleh Reje Kampung Lumut dan tokoh masyarakat Owaq, dan Reje Kampung LInge menyampaikan pandangannya:
“Kami melihat secara asas peraturan perundang-undangan, tambang itu boleh, yang tidak boleh adalah menciptakan kerusakan. Untuk pertambangan, Presiden beserta jajarannya tentu melakukan pengawasan. Maka kami tidak keberatan adanya pertambangan. Yang kami khawatirkan apabila tambang ini dikelola oleh asing, Mari kita berpikir jernih, Saya berharap kepada Pemerintah agar berpikir jernih, asal Linge awal Serule, jangan sampai Linge itu rusak. Harus betul-betul kita fikirkan dampak positif dan negatifnya. sesuai situasi dan kondisi yang dialami, baik dari mahasiswa dan tokoh masyarakat, bahwa program tambang emas ini apabila sudah sejalan dengan Pemerintah, maka kami sudah mendukung, karena setiap kekayaan di wilayah kita harus diserahkan kepada ahlinya, karena kami masyarakat menyadari kemampuan kita terbatas. Kemudian ini pasti ada dampaknya, termasuk dampak positifnya, termasuk dari segi ekonominya.


Setelah para tokoh masyarakat menyampaikan aspirasinya dan pandangannya maka Ketua Sementara meminta pendapat Anggota Dewan Yang terhormat, beberapa diantaranya menyampaikan sudut pandangnya serta masukannya terkait dengan permasalahan tambang tersebut.
Ilhamuddin, S. Hut menyampaikan Apakah perusahaan dapat menjamin dari segi kesehatan, pendidikan, kemudian relokasi, ini perlu dipikirkan, dan apakah perlu di terbitkan MoU. Senada dengan pendapat tersebut Ismail AS juga menyampaikan “Saya sepakat dengan saudara Ilham, Cuma yang Saya khawatirkan, sejauh mana kekuatan MoU ini. Karena ada MoU yang sampai sekarang masih mengambang, MoU perdamaian Aceh misalnya.


Setelah melewati diskusi yang panjang akhirnya Ketua Sementara mengambil sebuah kesimpulan awal yaitu: meminta dokumen menyangkut pertambangan agar disampaikan kepada DPRK untuk bahan pertimbangan dan tindakan selanjutnya, DPRK Akan membentuk Panitia Khusus untuk mengawasi pertambangan liar, bersama dengan pihak eksekutif, PT. LMR juga harus mempelajari Qanun Aceh karena Aceh diberikan keistimewaan mengenai pengelolaan kekayaan alam.
Di akhir acara Tokoh Pemerhati Tambang menyampaikan agar dibuatkan seminar ilmiah dan kita mengundang pakar untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari pertambangan tersebut.
Sebelum mengakhiri rapat kerja tersebut Ketua Sementara DPRK Aceh Tengah mengajak seluruh hadirin yang hadir di ruang sidang tersebut untuk membaca Al-Fatiha untuk disampaikan fadilahnya kepada alm Bapak Baharudin Jusuf Habibi (BJ. HABIBI).
Seluruh peserta tampak dengan hidmat membacakan ayat pembuka kitab Suci AL-Quran tersebut yang dipandu oleh Ketua Sementara DPRK Aceh Tengah.

 

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32