Rapat Musyawarah Penjadwalan Pembentukan Fraksi-Fraksi DPRK Aceh Tengah

Kategori : Pemerintahan Sabtu, 21 September 2019

Sehubungan dengan undangan Ketua Sementara DPRK Aceh Tengah Samsuddin, S.Ag, M.Pd pada tanggal 19 September 2019 mengenai Rapat Musyawarah Penjadwalan Rapat Paripurna Pembentukan Fraksi-fraksi DPRK Aceh Tengah dan Penjadwalan Rapat Pembahasan KUA dan PPAS APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

Jumat, 20 September 2019. Rapat musyawarah tersebut di buka oleh Ketua Sementara dan di dampingi oleh Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Tengah sebelum membuka rapat Ketua Sementara memastikan jumlah Quorum rapat agar rapat musyawarah tersebut sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku dan dapat menghasilkan sebuah keputuan DPRK.
“Berdasarkan kehadiran Anggota Dewan dan daftar hadir yang telah ditanda tangani sebanyak 23 Orang Kourum terpenuhi dan rapat kami nyatakan sah. Dengan mengucapkan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Rapat Musyawarah Penjadwalan rapat paripurna pembentukan Fraksi-Fraksi DPRK Aceh Tengah dan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020, Kami Buka Dan Terbuka Untuk Umum” Kemudian diikuti dengan ketukan palu sebanyak tiga kali.

 

Ada dua agenda yang dibahas dan dijadwalkan oleh DPRK Aceh Tengah yaitu tentang pembentukan Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.
Diawali pidato pembukaan Ketua sementara DPRK menyampaikan “memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana pada Bab X pasal 120 ayat 1 menyebutkan, bahwa Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (Satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan, bahwa Setiap Anggota DPRD harus menjadi Anggota salah Satu Fraksi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka diminta kepada kita agar dapat membentuk fraksi-fraksi dan merupakan salah satu tugas pimpinan sementara DPRK Aceh Tengah yang akan kita tetapkan dalam rapat paripurna DPRK yang waktunya akan kita tentukan hari ini. Selanjutnya Surat Bupati Aceh Tengah Nomor: 050/2437/Bappeda tanggal, 12 Juli 2019 tentang Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020”.

Sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Ketua Sementara DPRK bahwa tugas ketua Sementara DPRK Salah satunya adalah memimpin rapat-rapat DPRK salah satunya adalah pembahasan KUA PPAS APBK Aceh Tengah yang disampaikan pada forum tersebut “sudah ada surat yang kami terima dari partai. Hasil konsultasi ke Biro Hukum Setda Prov. Aceh, pimpinan sementara bertugas memimpin rapat-rapat DPRK, termasuk juga pembahasan KUA PPAS. Kemudian seharusnya Rancangan APBK paling lambat minggu ke empat bulan September harus sudah dibahas.
Kemudian terkait masalah teknis Ketua Sementara meminta penjelasan lebih lanjut kepada Drs. Windi Darsa, MM selaku Sekwan DPRK Aceh Tengah untuk menjelaskan ketentuannya.
“Menyahuti yang disampaikan Ketua tadi, hasil konsultasi kami ke Biro Hukum Setda Prov. Aceh, fokus perhatian untuk segera membentuk dan memparipurnakan fraksi DPRK. Kemudian sehubungan surat Mendagri Nomor 160/8946/SJ Tanggal 3 September 2019 perihal penjelasan pelaksanaan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD” ujar Sekwan DPRK Aceh Tengah sambil membacakan surat Kemendagri.

 

 

Kemudian Kabag Hukum dan Humas diminta memberikan sedikit penjelasan mengenai hasil konsultasi dan koordinasi ke Biro Hukum Setda Aceh.
Kabag Hukum dan Humas Firmansyah. S.Si menambahkan ”bahwa sesuai Permendagri tentang tahapan pembahasan APBD, pembahasan KUA PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus, sedangkan di bulan September paling lambat pembahasan Rancangan Qanunnya”.


Setelah melewati diskusi yang panjang dan menghasilkan beberapa keputusan yang ditetapkan oleh Ketua Sementara DPRK Aceh Tengah, sehingga ketua sementara menyimpulkan beberapa pendapat-pendapat dari beberapa Anggota DPRK Aceh Tengah Sehingga menghasilkan keputusan yaitu: Paripurna pembentukan Fraksi dilaksanakan pada tanggal 21 September 2019 mulai PKL 09.00 Wib. Dan Pembahasan KUA PPAS dibahas mulai tanggal 23 s.d 26 September 2019.


Sebelum menutup Rapat Musyawarah tersebut Ketua sementara mengucapkan Alhamdulilah sebagai rasa syukur atas kesepakatan yang dicapai pada rapat tersebut. Kemudian rapatpun berakhir dengan diikuti ketukan palu tiga kali.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32